Berharap Bebas Ujaran Kebencian di Pilkada 2018

PESTA demokrasi baik itu pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan legislatif, presiden dan calon wakil presiden yang juga digelar serentak, harus menghasilkan pemilihan yang berkualitas.

Partisipasi pemilih jadi salah satu kunci suksesnya pesta demokrasi. Tapi yang tak kalah penting, kontestasi politik yang digelar seharusnya tidak dirusak oleh cara-cara kotor seperti ujaran kebencian, fitnah, hoak atau kampanye berbau SARA yang bisa memecah belah masyarakat.

“Saran Pak Jokowi kepada pemerintah bagaimana pemilu ini diawali oleh Pilkada, tidak ada kampanye yang berujar kebencian, kampanye hitam apalagi isu SARA termasuk kampanye-kampanye yang berkaitan dengan masalah-masalah fitnah,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, kemarin.

Jangan sampai kata Tjahjo, kegaduhan yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta terulang lagi dalam pemilihan serentak di 2018, maupun dalam Pemilu serentak 2019. Pemerintah bersama dengan kepolisian, BIN dan TNI akan mencermati itu.

“Saya kira kedepan BIN, khususnya kepolisian, kemudian pemerintah yang dari kantor Kemenkopolhukam masih juga mencermati,” ujarnya.

Salah satu kunci suksesnya Pilkada sampai Pileg dan  Pilpres 2019, lanjut Tjahjo adalah tingkat partisipasi politik masyarakat. Pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi sudah mencapai 70%. Kemudian pada Pilkada 2017 kemarin,  dimana ada 101 daerah yang menggelar pemilihan,  partisipasi juga meningkat, mencapai 74%.

“Target kami dengan KPU sementara untuk Pilkada tahun depan di 117 daerah ini, partisipasi bisa mencapai 78%. Hanya Pilkada tahun depan ini memilih calon kepala daerah tetapi aroma konsolidasi dan hawa suasanannya sudah memasuki Pileg dan Pilpres,” ujarnya.

Karena hawanya sudah berbau Pilpres, kata Tjahjo, ada banyak hal yang harus dicermati. Intinya sosialisasi harus dilakukan dengan baik. Sehingga agenda politik yang berhimpitan itu tak melahirkan kerawanan. Semua pihak harus ikut menjaga kondusifitas yang baik. Termasuk juga kader partai politik, harus ikut menjaga stabilitas sosial di daerahnya masing-masing.

“Kami mohonkan kepada Bawaslu khususnya, kepolisian juga, pemilu itu sukses kalau tidak ada politik uang. Saya kira ini harus ada proses singkat, khususnya Bawaslu dan kepolisian hal-hal yang berkaitan dengan politik uang,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan, jika Pilkada 2018 bisa berjalan dengan sukses, ini tentu jadi modal berharga untuk mempersiapkan Pilkada serentak nasional pada 2024.  Sehingga, bangsa Indonesia tidak sibuk setiap hari ada Pilkada.

Source : Kemendagri

Komentar

0 Komentar