Beplus Indonesia

Janji Reformasi Perizinan di BP Batam

PADA hari kedua diskusi dengan tema “Membedah dan Menyikapi Pertumbuhan Ekonomi Batam Triwulan I/2018”, yang diinisiasi oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyatakan saat ini pihaknya sudah dalam posisi sangat siap untuk melaksanakan reformasi perizinan bagi calob investor.

Menurutnya, pembenahan dan reformasi perizinan ini menindaklanjuti harapan dari kalangan pengusaha untuk segera direspon pemerintah.

Pada diskusi sehari sebelumnya. Di antara permintaan pengusaha itu, seperti biaya logistik yang masih tinggi untuk membawa barang dari Batam ke Jakarta.

Begitu pun dari Batam ke Singapura yang tarifnya lebih mahal, dibanding Jakarta-Singapura.

“Soal ini BP Batam yang memiliki peran difasilitas pelabuhan, akan meningkatkan fasilitas di Batuampar. Di sisi lain, kami juga akan minta Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan Kemendag (Kementerian Perdagangan), agar jalur roro wilayah Indonesia dipermudah dari Batam,” ujarnya, Rabu (04/07/2018) kemarin.

Dalam pertemuan yang dilakukan Selasa (03/07/2018),  pihak pengusaha juga mengajukan permintaan lain menyangkut usaha di kepelabuhanan.

Kalangan pengusaha meminta supaya perizinan disederhanakan. Begitupun juga menyangkut tarif supaya kompetitif.

Mengenai upah buruh yang dikaitkan dengan penyesuaian harga bahan pokok  juga sempat disinggung. Karena itu ada harapan supaya Batam bisa dijadikan salah satu pusat logistik pangan.
“Dengan begitu diharapkan bisa menekan persoalan UMK, yang setiap tahun menyesuaikan dengan harga bahan pokok. Dalam hal ini BP Batam sudah melakukan komunikasi dengan Kemendag,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri  Nurdin Basirun mengajak semua pihak menyatukan pola pikir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Batam.

“Kita diuntungkan dengan letak geografis yang berada di alur perdagangan. Kita harapkan dari pertumbuhan ekonomi 4,47 persen itu pelan-pelan naik hingga 5 persen. Memang perlu terobosan. Hari ini pemerintah sudah berupaya supaya di Batam ada MPP (mal pelayanan publik), nanti juga ada OSS (online single submission),” kata Nurdin.

Nurdin menambahkan, pada 2017 Kepri hanya mengandalkan satu sektor.

Padahal ia menganggap, banyak sekali sektor lain di Kepri yang bisa dikembangkan. Seperti Pariwisata, Perikanan, Pertanian dan lain sebagainya.

Karena itu Nurdin mengingatkan, meskipun Batam dijadikan parameter pertumbuhan ekonomi di Kepri, daerah lainnya, jangan sampai dilupakan.

“Kemarin kami sudah mendengar apa kendala dari pengusaha dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini supaya bisa tumbuh,” tuturnya.

Komentar

0 Komentar